Beranda Berita

Berita

Lebaran 2011/1432 H: Persiapan Operasi Lalu Lintas Arus Mudik dan Arus Balik

Surel Cetak PDF

Info Tol (1/8): Dalam rangka persiapan operasional untuk mengantisipasi  kelonjakan Arus Mudik dan Arus Balik  Lebaran 2011/1432H serta  untuk meningkatkan pelayanan, Direktur Operasi Adityawarman menginstruksikan kepada Kepala Cabang/ Direktur PT JLJ dihimbau untuk melakukan beberapa pelayanan sebagai berikut


1. Membuat prediksi situasi dan kondisi operasional pelayanan Arus Mudik (H-7 s.d H-1) dan Balik Lebaran (2011/1432 H):

  • Prediksi waktu terjadinya lalu lintas puncak  arusmudik (H-7 s.d H-1) dan arus balik (H+1 s.d H+7)
  • Lokasi – lokasi yang  berpotensi terjadi di antrian  dan kemacetan di gerbang tol dan dijalur jalan tol serta jalur non tol
  • Kondisi jalan non tol, akses tol yang berhubungan langsung  dengan gerbang tol jalan tol
  • Peningkatan volume lalu lintas yang signifikan pada waktu dan lokasi tertentu secara relatif bersamaan
  • Rentang waktu utama kegiatan pengaturan pengendalian dan pelayanan lalu lintas pada H-7 sampai dengan H+7
  • Metodologi, tata laksana operasi, prosedur operasional yang dikaitkan dengan karakteristik dan kondisi lalu lintas masing–masing ruas jalan tol.

2. Pelayanan Transaksi

Menyiapkan gardu operasi dan petugas pada operasional Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2011 / 1432 H;

  • Menempatkan petugas pengumpul tol di gerbang tol sesuai dengan kebutuhan gardu operasi dan mengikuti prediksi lalu lintas Lebaran 2011 / 1432 H
  • Mempersiapkan dan  melakukan koordinasi kebutuhan uang kembalian dan pagu penukaran uang kembalian dengan berkoordinasi dengan Bank pengumpulan tol untuk pemenuhannya (SK Direksi No. 048/KPTS/2006)
  • Mempersiapkan teknisi  peralatan tol yang terjadwal dan peralatan  kelengkapan transaksi, agar selalu dalam kondisi siap bertugas
  • Peningkatan pengamanan di gerbang tol dan dukungan transportasi serta logistik.

3. Pelayanan Lalu lintas:

  1. Membuat rencana umum operasi pelayanan dan pengaturan lalu lintas sesuai dengan dasar prinsip pelayanan dan pengaturan lalu lintas, analisa dan proyeksi lalu lintas agar sasaran operasi terpenuhi. Baik itu mengenai skenario – skenario  pengaturan dan pelayanan lalu lintas; Pengelolaan informasi dan komunikasi; Kesiapan unit pelayanan lalu lintas, Kesiapan penegak hukum, Kerjasama dengan pihak – pihak terkait guna terwujudnya  sasaran operasi  seperti peralatan  alat berat, pemadam kebakaran, rumah sakit, BASARNAS, dll.
  2. Membuat rencana khusus operasi pelayanan dan pengaturan  lalu lintas dari hasil evaluasi Mudik dan Balik Lebaran sebelumnya.Untuk Cabang Jakarta – Cikampek, Cabang Purbaleunyi dan Cabang Palikanci terkait dengan kondisi evaluasi tahun sebelumnya agar membuat prediksi dan skenario terpadu; Membentuk Satuan Tugas  (Task Force)  khusus Lebaran seperti penanggung jawab, penyusunan tata laksana operasi (SOP), jadwal petugas, persiapan peralatan kerja / perambuan, pengamanan jalur dan pembentukan posko terpadu.


4. Pelayanan Kontruksi:
Membuat skenario antisipasi pada Pelayanan Konstruksi Jalan dan Sarana Kelengkapan Jalan, antara lain:

  • Kontruksi jalan dalam keadaan terpelihara dan memenuhi syarat;
  • Mengantisipasi genangan air dan banjir;
  • Memperhatikan kebersihan jalur dan lingkungan;
  • Sarana penerangan jalan tol  (PJU) dan kelistrikan;
  • Pengaturan piket petugas teknisi, operator. Menyediakan air bersih di gerbang dan tempat istirahat;
  • Penyediaan genset dan back up power kelistrikan;
  • Menyiapkan watertank jika terjadi kebakaran kendaraan di jalan tol;
  • Pengamanan dilakukan utuk kelancaran dan keselamatan tol. Dilarang ada kegiatan dan aktivitas proyek dilajur/gerbang tol pada koridor H-10 s.d H+10. (Donne)
 

Dua Proyek Tol Siap Teken Amandemen Perjanjian

Surel Cetak PDF

Info Tol (28/7): Pemerintah kembali akan meneken amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada dua proyek jalan tol yang selama ini macet. Dua proyek jalan tol itu merupakan bagian dari 24 proyek jalan tol yang sempat mangkrak pembangunannya. Kedua ruas tol tersebut adalah proyek jalan tol Bogor Ring Road (BRR) dan Cinere-Jagorawi. Adapun total investasi pembangunan konstruksi dua proyek jalan tol sepanjang 26 kilometer (km) itu mencapai sekitar Rp 4 triliun.

Pemegang konsesi jalan tol Cinere-Jagorawi adalah PT Translingkar Kita Jaya. Sedangkan tol BRR konsesinya dipegang PT Marga Sarana Jabar, milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan, amendemen perjanjian PPJT kedua proyek tersebut akan diteken pekan ini. "Dua ruas jalan tol itu sudah siap berjalan lagi," ujarnya, Selasa (26/7). Dengan ditekennya perjanjian dua proyek tol ini, sekarang tersisa delapan proyek tol lagi yang belum menandatangani PPJT baru hasil amandemen.  Ia berharap, delapan PPJT itu bisa dirampungkan akhir Juli ini juga. Tapi dengan sisa waktu yang tersisa agaknya itu sulit terwujud. "Mereka masih menunggu negosiasi pembiayaan dengan perbankan," katanya. Menurutnya, pemerintah tidak bisa menginvertensi terlalu jauh karena itu merupakan kesepakatan bussines to bussines (B to B) antara kontraktor dengan perbankan.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Ahmad Ghani Ghazali mengakui, alotnya kesepakatan dengan sindikasi perbankan untuk pembiayaan proyek, masih menjadi kendala utama yang menghambat belum ditekennya sisa dari 24 proyek jalan tol yang mangkrak. "Pihak sindikasi yang memberikan kredit sedang mengevaluasi semuanya, progresnya saya tidak bisa memonitor karena itu urusan internal bank," ujarnya. Itu sebabnya, ia mengaku belum bisa memastikan dalam waktu dekat ini seluruh pemegang konsesi prpyek tol macet sudah bisa meneken PPJT tersebut. "Sekarang kami tengah menunggu kesanggupan atau posisi sindikasi perbankan dalam pendanaannya," terang Ahmad. Namun demikian, Kementerian PU tetap optimistis akhir Juli ini seluruh badan usaha jalan tol (BUJT) pemegang konsesi proyek jalan tol mangkrak telah menandatangani klausul perjanjian PPJT baru hasil amandemen.(Donne)

 

Tender Tiga Tol Belum Dipastikan

Surel Cetak PDF

Info Tol (18/7):  Badan Pengatur Jalan Tol  (BPJT) belum dapat memastikan pelaksanaan tender tiga proyek jalan tol nasional yang semula ditargetkan tahun ini. Pasalnya, tender masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Ghani Ghazaly mengatakan, BPJT hingga kini masih menunggu kejelasan aturan untuk pelaksanaan tender ketiga ruas tol tersebut. “Kami belum tahu kapan tender dilakukan,karena harus menunggu hasil revisi Perpres 13/2010,” ujar dia, kepada Investor Daily, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Tiga proyek tol yang siap ditenderkan investasinya itu, adalah ruas Medan-Kulanamu-Tebing Tinggi sepanjang 60 kilometer (km) dengan nilai investasi US$ 475 juta, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 58,5 km dengan nilai investasi US$ 510 juta, dan Pandaan-Malang sepanjang 36,2 km dengan investasy US$ 252 juta. Menurut Ghani, dukungan pemerintah untuk ketiga proyek tol tersebut sudah pasti, sehingga ketiga proyek paling siap dilelangkan investasinya dibandingkan ruas-ruas tol lain. Ghani menambahkan, sejumlah proyek tol yang siap ditenderkan, sudah tuntas pembebasan lahannya. Satu sisi, diakui bahwa proses pembebasan lahan suatu proyek tol sangat sulit dan butuh waktu lama hingga mencapai 100%, sedangkan anggaran pemerintah juga terbatas. “Makanya Kementerian PU memberikan solusi, bahwa konstruksi tol tidak perlu menunggu lahan terbebaskan 100%, sehingga satu seksi sudah bisa ditenderkan,” ujar dia.

Pembangunan ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dan Cisumdawu rencananya menggunakan pinjaman dari pemerintah Tiongkok, yakni untuk membiayai sebagian proyek. “Sedangkan pengerjaan sisa proyek akan diserahkan kepada investor,” kata dia. Ghani menjelaskan, kendati dibiayai pinjaman dari luar negeri, pembangunan suatu proyek tol tetap akan dilelangkan investasinya, seperti proyek yang dibiayai APBN. Tender terbuka untuk investor siapa saja. Mengenai ruas tol Pandaan-Malang,menurut Ghani, pemerintah akan mendukung pembebasan tanah seluruhnya (100%) dengan menggunakan dana APBN. Ruas Tol Pandaan-Malang sebelumnya sempat ditender, namun karena ketidakmampuan investor (PT Setdco Intrinsic Nusantara) untuk meneruskan proyek, akhirnya pemerintah memutus kontrak pada 2007. Proyek lalu diambil alih pemerintah dan seterusnya akan ditender ulang. Pemerintah akan terus mendorong swasta untuk terlibat menggarap proyek infrastruktur, seperti jalan tol. Untuk itu , Kementerian PU giat pula melakukan road show termasuk ke Tiongkok untuk menawarkan proyek-proyek infrastruktur jalan tol.

Cisumdawu Siap Konstruksi Direktur Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto mengatakan, pembangunan jalan tol Cisumdawu sudah siap untuk dikerjakan.Pasalnya, pemerintah segera akan menentukan pemenang tender konstruksi. Djoko mengatakan, saat ini terdapat tiga joint operation kontraktor yang lolos prakualifikasi konstruksi tol Cisumdawu, yaitu China Gezgouga Comp dengan PT PP Tbk, Sinohydro menggandeng Nindya Karya, Shanghai CG dengan PT Wijaya Karya dan PT Waskita Karya.

Dalam pembangunan jalan tol Cisum-dawu, pemerintah akan membangun sebagian konstruksinya. Hal itu untuk mendukung tingkat kelayakan proyek sehingga menarik minat investor ketika ditenderkan. Pemerintah akan membuka tender proyek ini secara terbuka, untuk investor lokal maupun asing. Proyek jalan tol Cisumdawu secara financial memang diakui belum layak, kendati secara ekonomi layak untuk dikembangkan. Maka itu, dengan adanya pinjaman lunak dari Tiongkok, pemerintah akan membangun sebagian jalan tol tersebut, kemudian sisanya akan ditawarkan kepada swasta. Untuk pembebasan lahan proyek tol Cisumdawu, Pemerintah Pusat juga menggandeng PT Jasa Sarana, sehingga BUMN Jawa Barat itu nantinya memiliki saham di tol tersebut. Jalan tol Cisumdawu termasuk proyek yang membutuhkan dukungan pemerintah sebesar Rp 1,6 triliun. Pasalnya,  dukungan tidak ada, proyek sulit ditawarkan kepada investor.  (Donne)

 

Tujuh Ruas Tol Bisa Mulai Konstruksi

Surel Cetak PDF

Info Tol (5/7):  Pemerintah meminta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengelola ruas jalan tol dengan progres pembebasan lahan di atas 50% untuk memulai konstruksi. Proses konstruksi atau pembangunan jalan tol tidak tergantung pada progres pembebasan lahan di lapangan namun tergantung keseriusan investor untuk segera menuntaskan proyek tersebut. Saat ini sedikitnya terdapat tujuh proyek jalan tol yang memiliki progres pembebasan lahan di lapangan di atas 50 yakni proyek tol Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang seksi I, Sema-rang-Solo seksi II, Jakarta Outer Ring Road (JORR) W2 Utara Kebon Jeruk-Ulujami, Solo-Mantingan, Mantingan-Kertosono dan Surabaya-Mojokerto.

Direktur Bina Teknik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Purnomo mengungkapkan permasalahan tanah seharusnya tidak perlu dijadikan hambatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol di Indonesia. Karena itu investor atau BUJT tidak perlu menunggu pembebasan lahan tuntas hingga 100%. Kondisi itu hanya akan memperlambat percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol itu sendiri. “Untuk konstruksi yang dibutuhkan keseriusan investor bukan tuntasnya lahan. Karena itu kalau tanah sudah bebas di atas 50% seharusnya investor sudah bisa mengerjakan proyeknya konstruksi,” kata dia, di Jakarta, Senin (4/7). Purnomo menuturkan fakta di lapangan menunjukkan adanya kesulitan yang luar biasa bila harus membebaskan tanah hingga 100% tuntas sebelum konstruksi dimulai.

Apalagi bila investor menghentikan kembali proses pembebasan lahan selain harga tanah bisa naik dua kali lipat lahan pun bisa digunakan lagi oleh masyarakat karena dianggap lahan nganggur. Bukan itu saja kerap kali pemilik lahan menggugat kembali kepemilikannya atas lahan karena menganggap lahan dibiarkan begitu saja oleh investor tol bersangkutan.  Seharusnya tanah yang sudah dibebaskan oleh pemerintah melalui Tim Pembebasan Tanah (TPT) langsung digusur dan diratakan dan bila seluruh seksi tol progressnya sudah di atas 50% langsung di gunakan. “Jadi pemilik lahan atau masyarakat ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab tidak berani mengutak atik lahan bukan lagi miliknya,” ungkap dia. Pumomo juga mengungkapkan khusus progres pembebasan lahan tol Trans Jawa sepanjang 662 kilo meter (km) kini telah mencapai 2.098 hektare (ha) atau 39,56% dari luas total 5.304 ha. Hingga akhir 2011 diharapkan progres lahan itu sudah bisa mencapai 50% meski sepanjang Januari-Juni 2011 progress pembebasan lahan hanya 4,52% dari total lahan yang dibebaskan. Sebelumnya Wakil Menteri PU Ahmad Hermanto Dardak mengatakan untuk mempercepat proses pembebasan lahan pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Misalnya dengan menggunakan jasa penaksir tanah independent appraisal dalam proses pengadaan tanah Itu dilakukan semata mata agar pemerintah bisa memberi ganti rugi yang sesuai.  “Jadi pemerintah berupaya memberikan jalan keluar terbaik ganti rugi tanah tidak hanya mempertimbangkan NJOP (nilai jual objek pajak), tetapi juga harga pasaran karena adanya faktor kehilangan bagi pemilik lahan,” ungkap dia.

Harus 100%
Sementara itu Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Frans S Sunito mengatakan secara pripsip pihaknya sangat sepakat dengan pemerintah bahwa untuk tol  yang progres lahannya sudah tuntas di atas 50% harus mulai konstruksi. Dari tujuh ruas tol yang dimaksud pemerintah, tiga di antaranya adalah milik perseroan yakni tol Semarang-Solo seksi II Ungaran-Bawen, JORR W2 Utara dan Surabaya-Mojokerto.  “Kami sangat sependapat dengan pemerintah, kami pun sudah siap menggarap ruas ruas tol tersebut. Misalnya tol Semarang-Solo seksi II dalam waktu dekat segera konstruksi dan JORR W2 Utara juga sedang dalam proses penentuan pemenang tender kontraktor,” kata dia. Namun demikian kata Frans Sunito pembangunan jalan tol memang layaknya baru dilakukan bila progres pembebasan lahan sudah tuntas 100%. Itu dilakukan karena hingga saat ini proses pembebasan lahan di Tanah Air belum ditetapkan batas waktunya.  Jika konstruksi dilakukan sebelum lahan tuntas dikhawatirkan konstruksi tol menjadi mubazir. (Donne)

 

Empat Tol Gunakan Dana PIP Rp 712 M

Surel Cetak PDF

Info Tol (4/7):  Sedikitnya empat ruas jalan tol siap memanfaatkan fasilitas dana talangan bridging finance dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) senilai Rp 712 miliar.  Dana tersebut akan digunakan
untuk mempercepat proses pembebasan lahan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ahmad Ghani Gazali mengungkapkan pihaknya telah melakukan evaluasi atas sejumlah permohonan pemanfaatan dana talangan PIP yang diajukan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).  Dari hasil evaluasi empat ruas tol itu dinilai memenuhi criteria. “Kami mewakili BUJT akan menga-jukan empat ruas tol itu ke PIP pada pekan ini. Diharapkan PIP segera memprosesnya dan dananya bisa segera dicairkan dan kemudian digunakan untuk mempercepat proses pembebasan lahan di lapangan,” kata dia melalui pesan singkatnya kepada Investor Daily, di Jakarta Jumat (1/7).  Keempat ruas tol tersebut adalah Surabaya-Mojokerto milik PT Marga Nujyasumo Agung senilai Rp 60 miliar, Depok-Antasari milik PT Citra Waspphutowa senilai Rp 300 miliar, Kunciran-Serpong milik PT Marga Trans Nusantara senilai Rp 200 miliar, dan Cengkareng-Kunciran milik PT Marga Kunciran Cengkareng senilai Rp 152 miliar.

Pemanfaatan  bridging finance mengacu pada nota kesepahaman (memorandum of understanding / MoU ) dana talangan pembebasan lahan proyek tol yang diteken antara BPJT dan PIP pada 14 Juni 2011.  BPJT terpaksa menempuh jalur itu karena dana badan layanan umum BLU Rp 3 85 triliun yang diusulkan BPJT dalam APBN 2011 belum bisa dicairkan. Ghani mengungkapkan semua ruas tol sebenamya bisa memanfaatkan dana talangan dari PIP asalkan memang tengah dalam tahap pembebasan lahan. Namun PIP telah meminta BPJT untuk menyeleksi setiap BUJT masing-masing tol yang mengajukan permohonan termasuk besaran dana. Kriteria itu di antaranya tol bersangkutan minim progress karena kendala dana untuk lahan dan telah mengamendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Menurut Ghani empat ruas tol yang akan diajukan ke PIP adalah bagian dari tujuh ruas tol mangkrak yang mengamendemen PPJT untuk tahap pertama pada 7 Juni 2011.

Selanjutnya pada 28 Juni 2011 diteken amandemen PPJT tol mangkrak tahap kedua untuk empat ruas tol. BPJT berharap tujuh ruas tol dari total 11 ruas tol yang sudah mengamandemen PPJT juga bisa memanfaatkan fasilitas dana talangan dari PIP.  Kepala PIP Soritaon Siregar,SE sebelum mengatakan, skema pemberian dana talangan PIP adalah dana diserahkan langsung kepada BUJT dengan rekomendasi dan jaminan pinjaman dari BPJT. Artinya BPJT yang menentukan ruas tol yang layak mendapat pinjaman, besaran pinjaman, dan tahapan pencairan pinjaman. Untuk alokasi dana talangan pembebasan tanah sejauh ini PIP belum menetapkan namun besar kebutuhan diperkirakan sekitar Rp 1 triliun dengan jangka waktu pinjaman hanya enam bulan.

PIP tercatat sudah meminjamkan dana talangan untuk pembebasan lahan sebesar Rp 1,4 triliun pada 2009 dan telah dilunasi akhir 2010. Namun dana itu diserahkan ke BPJT.  Masih Kurang Ghani menuturkan komitmen maksimal dari PIP untuk dana talangan pembebasan lahan tol sebesar Rp 1 triliun masih jauh dari kebutuhan BPJT sebelumnya telah mengajukan kepada PIP agar memberikan dana talangan hingga Rp 2,85 triliun. “Memang kurang tapi cukup membantu untuk mengatasi tipisnya persediaan dana pembebasan lahan yang kami pegang untuk tahun ini. Saat ini dana lahan yang kami pegang tinggal tersisa Rp 3,67 miliar itu akan habis pada Agustus 2011,” kata dia. BPJT telah mengajukan kepada Kementerian Keuangan dana BLU sebesar Rp 3,85 triliun untuk periode 2011-2014. Meski wakil Presiden dan Menteri Keuangan telah memberikan izin prinsip pencairan untuk BLU tahun ini kemungkinan baru bisa dilakukan pada akhir tahun.(Donne)

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL