Beranda Berita

Berita

DPR Siapkan Aturan SPM Jalan Tol

Surel Cetak PDF

___Analisa (28/10): Untuk memberikan kepastian terpenuhinya standar pelayanan minimum (SPM) dalam penyelenggaraan jalan tol, DPR RI akan merancang aturan terkait SPM jalan tol dalam RUU Jalan yang segera disampaikan kepada Badan Legislasi (Baleg).
___Menurut anggota Komisi V DPR RI Abdul Hakim, di Jakarta, Rabu (19/10), SPM jalan tol dalam draft RUU Jalan paling sedikit harus meliputi enam substansi pelayanan yaitu kondisi jalan, kecepatan tempuh rata rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan dan unit pertolongan atau penyelamatan dan bantuan pelayanan.
___“Dalam UU No 38/2004 tentang Jalan sama sekali tidak diatur soal syarat SPM jalan tol. Namun dalam draft RUU Jalan yang sedang karni godok SPM menjadi salah satu fokus perhatian yang harus diakomodir dalam revisi UU jalan ini. Dan ini adalah terobosan dari DPR untuk memberikan kepastian bagi pengguna jalan tol terhadap terpenuhinya SPM,” katanya.
___Draft RUU Jalan ini kata Sekretaris Fraksi PKS DPR ini juga akan mengatur ketentuan mengenai kenaikan tarif tol.
___Menurut Hakim dalam draft RUU yang akan segera diserahkan ke Baleg itu parameter kenaikan tarif tol tidak hanya berdasarkan inflasi tapi juga menyertakan parameter pemenuhan SPM, kemampuan dan kemauan bayar serta kelayakan investasi.
___Di samping itu bentuk dan mekanisme kompensasi bagi masyarakat pengguna jalan tol yang dirugikan juga akan diatur dalam draft RUU Jalan ini.
___Pengguna jalan tol kata Hakim berhak menuntut ganti rugi kepada badan usaha yang tidak memenuhi SPM.
___“Kami tidak ingin ada lagi masyarakat pengguna jalan tol yang dirugikan karena tidak terpenuhinya SPM,” ujarnya.
___Karena itu masih kata dia dalam salah satu pasalnya revisi RUU Jalan ini harus mengatur pula tentang hak pengguna jalan tol untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan SPM dan berhak menuntut kerugian kepada pengelola jalan tol yang tidak memenuhi SPM tersebut. (Donne)

 

Perubahan Jalur Tol Porong Tak Hambat Pembangunan Jalur Arteri

Surel Cetak PDF

___Koran Tempo (24/10): Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan pergeseran lokasi pembangunan jalan tol baru pengganti jalan tol Porong tidak akan mengganggu penyelesaian pembangunan jalan arteri pengganti jalan raya Porong. "Pembangunan jalan tol memang ada perubahan, tapi pembangunan jalan arteri terus dikebut. Semoga akhir 2011 ini sudah bisa selesai," kata Soekarwo, Minggu, 23 Oktober 2011.
___Semula jalur jalan tol dan jalan arteri, dan juga rel kereta api, dibangun berjejer. Namun oleh pihak PT Jasa Marga yang melakukan pembangunan jalan tol dilakukan perubahan desain setelah mendapatkan hasil studi dari tim Institut Teknologi Bandung (ITB).
___Perubahan meliputi lokasi, khususnya agar lebih jauh jaraknya dari pusat semburan lumpur Lapindo. Pada awal perencanaan, jaraknya 3,5 kilometer dari pusat semburan. Namun karena khawatir masih termasuk kawasan yang mudah ambles, jarak diperjauh menjadi empat kilometer. Akibatnya panjang jalan tol juga berubah dari 12 kilometer menjadi 14 kilometer.
___Soekarwo yang juga anggota Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) itu menjelaskan pula pembangunan jalan arteri Porong yang dibiayai dana dari APBN saat ini sudah memasuki tahap akhir. Masalah pembebasan tanah juga mulai teratasi karena akan diterapkan pola konsinyasi bagi warga yang menolak melepaskan tanahnya dengan dalih harga ganti rugi yang tidak memadai. ”Dengan pola konsinyasi, secara hukum proses pembangunan bisa terus dilanjutkan. Uang ganti rugi warga yang menolak dititipkan di pengadilan,” ujar Soekarwo.
___Jalan arteri porong melintasi 11 desa di Kabupaten Sidoarjo dan empat desa di Kabupaten Pasuruan. Pembangunannya dimulai dari kawasan Tanggulangin, Sidoarjo, hingga Gempol, Pasuruan.
___Kepala Cabang PT Jasa Marga Surabaya-Gempol, Agus Purnomo, menjelaskan pembangunan jalan tol baru belum bisa dilakukan. Yang dilakukan saat ini adalah pembangunan jalan penghubung dari jalan arteri ke jalan tol. "Pembebasan lahan juga belum dimulai,” ucapnya.
___Agus mengatakan pembangunan jalan tol akan secepatnya dikerjakan setelah pembebasan lahan sudah selesai. Biaya pembangunannya mencapai Rp 1 triliun yang didanai oleh PT Jasa Marga.(Donne)

 

Penandatanganan Perjanjian Kredit Sindikasi Proyek Jalan Tol JORR W2 Utara

Surel Cetak PDF

___Info Tol (13/10): Pagi ini (13/10) bertempat di Plaza Mandiri, Jakarta telah diselenggarakan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi proyek jalan tol JORR W2 Utara antara PT MLJ dengan Bank Mandiri senilai Rp 1,554 Triliun.
___Pemberian kredit sindikasi oleh Bank Mandiri selain kepada PT MLJ, juga kepada Perusahaan Daerah DKI Jakarta. Kredit sindikasi tersebut untuk membiayai proyek jalan tol lintas luar Jakarta (JORR) ruas Kebon Jeruk-Ulujami sejauh 7,67 Km. Adapun kreditur lain dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut adalah PT Bank DKI. Pinjaman sindikasi tersebut memiliki jangka waktu 15 tahun, termasuk 4 tahun masa tenggang (grace period).
___
Penandatanganan kerjasama perjanjian kredit dilakukan oleh Direktur Utama PT MLJ Sonhadji Surahman, Direktur Corporate Banking Mandiri Fransisca Nelwan Mok, serta Direktur Bank DKI Mulyatno Wibowo disaksikan Direktur Utama Jasa Marga Frans S. Sunito, dan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Riswinandi.
___
Dengan akan dibangunnya ruas Kebon Jeruk-Ulujami, maka seluruh ruas JORR sepanjang 59,07 Km telah terhubung dan dapat menjadi alternatif akses jalan yang menghubungkan regional Timur-Barat Jakarta, selain jalan tol Dalam Kota.
___
“Kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen kami kepada masyarakat umum untuk dapat membantu memperkuat interkonektivitas di Ibukota melalui penambahan alternative akses jalan bebas hambatan,” ungkap Fransisca.
___
Ditambahkannya, penguatan infrastruktur jalan tol tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi dan transportasi yang harus dialokasikan sehingga dapat meningkatkan efisiensi usaha dan memberi nilai tambah yang optimal bagi para pelaku usaha.
___
Menyadari signifikannya ketersediaan infrastruktur jalan tol yang memadai bagi peningkatan bisnis nasabah Bank Mandiri, perseroan juga telah membiayai pembangunan ruas jalan tol di beberapa wilayah di tanah air, baik melalui pembiayaan langsung maupun pembiayaan sindikasi.
___
Hingga September 2011, jalan tol yang telah memperoleh pembiayaan melalui Bank Mandiri antara lain ruas tol Kebon Jeruk-Penjaringan (PT Jakarta Lingkar Baratsatu), ruas tol Cinere-Jagorawi (PT Translingkar Kita Jaya), ruas tol Bogor Ring Road (PT Marga Sarana Jabar) dan ruas tol Semarang-Solo (PT Trans Marga Jateng).(Donne)

 

Tol di Atas Laut Mulai Dikonstruksi

Surel Cetak PDF

___Indopos (4/10): Pemerintah sepakat pembangunan jalan tol Serangan-Tanjung Benoa (Bali) dipercepat, dan segera dikonstruksi pada akhir 2011. Terkait penggunaan lahan Mangrove yang selama ini menjadi kendala telah diselesaikan dan sudah ada izin dari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto untuk segera dituntaskan.
___”Sudah diputuskan untuk tol Serangan-Tanjung Benoa akan dibangun segera dan rencana kontruksinya elevated atau jalan layang di atas laut (melintasi selat dan tepi pantai, Red), sehingga tidak akan menggangu lahan Mangrove. Saya dan Menteri Kehutanan sudah sepakat,” kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, Sabtu (1/10).
___Saat ini, lanjutnya, proyek jalan Tol Serangan Tanjung Benoa sepanjang 11,5 kilometer yang direncanakan untuk mempercepat lalu lintas dan juga pertemuan APEC sempat terkendala. Kendala terdapat pada jalur yang melewati hutan Mangrove, sehingga harus mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan dahulu.
___Menurut Djoko, dengan dikeluarkannya izin dari Kemenhut ini, proses konstruksi sudah bisa segera dimulai fisiknya. Konstruksinya nanti akan dibuat lebih tinggi, sehingga tidak akan menggangu tanah perhutanan. ”Itu kesepakatan kita. Nanti yang kena hutan jalannya kita tinggikan, sehingga tidak perlu pemotongan pohon di hutan,” kata Djoko.
___Untuk target penyelesaiannya, Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sumaryanto Widayatin mengatakan, pemerintah optimistis tol dengan Serangan- Tanjung Benoa ini akan dimulai pengerjaannya pada akhir 2011 dan selesai pada 2013. ”Saya yakin jika tol Serangan ini bisa selesai dalam waktu 12 bulan atau paling telat sebelum APEC (KTT Asia-Pacific Economic Cooperation atau APEC di Bali pada 2013, Red) sudah bisa beroperasi. Tol ini diharapkan akan memecah kemacetan di Bali,” kata Sumaryanto.
___Dia juga memprediksi tahun ini sudah mulai konstruksi. Bahkan, 12 bulan kemudian sudah bisa beroperasi. Pemerintah juga telah menetapkan BUMN sebagai pemenang tender dengan proyek investasi sebesar Rp 2,3 triliun. Konsorsium BUMN itu terdiri dari PT. Jasa Marga sebagai pemegang saham mayoritas 60 persen, PT Pelabuhan Indonesia III 20 persen, PT Angkasa Pura I 10 persen, Bali Tourism Development Centre 1 persen, PT Wijaya Karya 5 persen dan PT Hutama Karya 2 persen, dan PT Adhi Karya 2 persen.
___Rencananya, jalan di Tanjung Benoa Badung akan dibangun melewati hutan bakau sepanjang dua kilometer dan menyusuri tepi pantai sepanjang 2,3 kilometer atau menghabiskan sekitar 5,40 hektare. Sedangkan badan jalan di Pulau Serangan Denpasar melewati lahan milik PT Bali Tourism Development Corporation sepanjang 2,6 kilometer atau 1,70 hektare.
___Untuk jembatan akan dibangun pada aliran Selat Benoa-Selat Badung dengan panjang alur 350 meter. Untuk bentang utama jembatan 2+140 meter dengan ambang batas bawah 35 meter dan ambang atas 45,92 meter. Panjang jalan dan jembatan seluruhnya 9,91 kilometer, lebih pendek dari rencana awal sepanjang 11,5 kilometer. Ditambahkan, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ahmad Gani Ghazali menegaskan, ketujuh investor yang terlibat dalam pembangunan tol Serangan Tanjung Benoa ini akhirnya membentuk Badan Usaha sendiri dengan nama PT Jasa Marga Bali Tol (JMBT).
___JMBT ini rencana akan melakukan tender konstruksi untuk proyek sepanjang 11,5 kilometer. Sekretaris Perusahaan PT. Wijaya Karya Tbk, Natal Agrawan mengakui bahwa ketujuh investor ini membentuk perusahaan baru bernama PT Jasa Marga Bali Tol untuk menggarap proyek pembangunan ruas tol Serangan- Tanjung Benoa. Nantinya, tender konstruksi atau penggarapan akan dimulai pada Oktober 2011. (Donne)

 

Asosiasi Tol Ajukan Dua Alternatif Solusi

Surel Cetak PDF

___Seputar Indonesia (20/9): Asosiasi Tol Indonesia (ATI) memberikan dua alternatif solusi kepada pemerintah tentang masalah pembebasan lahan yang saat ini masih menjadi kendala operator jalan tol dalam membangun infrastruktur jalan bebas hambatan di Indonesia.
___
Dua alternatif tersebut diharapkan dapat mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol. Anggota ATI Triagus Riyanto mengatakan, dua alternatif tersebut adalah desakan untuk percepatan penerbitan Rancangan Undang-Undang (RUU) Lahan dan usulan agar Undang- Undang No 20/1961 Tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda yang Ada di Atasnya, di mana kewenangan tersebut dapat dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara.
___
Dalam UU itu disebutkan jika Presiden berhak melakukan pencabutan hak milik atas tanah jika ditujukan untuk kebutuhan publik. ”Dua alternatif tersebut perlu segera diterapkan, menyusul saat ini progres pembebasan lahan proyek tol sangat lamban bahkan beberapa di antaranya sama sekali belum terbebaskan,” kata dia di Jakarta kemarin.
___
Padahal, seharusnya kewajiban pembebasan lahan merupakan tanggung jawab pemerintah melalui badan layanan umum sesuai dengan Permen PU No 12/2008 tentang Land Capping dan No 14/2008 tentang perlunya Badan Layanan Umum (BLU) untuk pembebasan lahan. ”Yang jadi masalah saat ini adalah belum ada payung hukum yang efektif untuk mendukung pembebasan lahan, karenanya kami mengajukan dua opsi itu.
___
Selain itu, masalah utama lainnya belum ada kepastian biaya dan waktu pembebasan tanah,” ujar Triagus yang juga menjabat Direktur Utama Citra Waspphutowa. Triagus menjelaskan, jika percepatan pembebasan lahan tidak disegerakan oleh pemerintah, setidaknya ada lima dampak secara makro yang bakal timbul yakni target pembangunan infrastruktur tidak tercapai, target pertumbuhan ekonomi meleset, tidak adanya penyerapan tenaga kerja, iklim usaha tidak menarik, dan perlu dukungan pemerintah yang lebih besar agar proyek itu kembali layak dilanjutkan.
___Anggota ATI lainnya Didik Hari Wilopo mengatakan, dampak keterlambatan pembebasan lahan setidaknya dapat meningkatkan kebutuhan investasi konstruksi sebesar minimal 30% jika dalam dua tahun ke depan tidak juga terealisasi sesuai target. Selain itu, kebutuhan pembebasan lahan juga akan kembali meningkat karena nilai jual objek pajak tanah terus meningkat setiap tahunnya.
___
Artinya, mau tidak mau pemerintah harus segera menyelesaikan proses pembebasan lahan pada 2012 agar dana investasi tidak lagi membengkak dan berakibat pada tarif tol yang juga akan ikut naik. ”Saya juga cukup pesimistis dengan kondisi saat ini. Kemungkinan besar akan ada evaluasi ulang tahun depan untuk ruas-ruas tol ini,”ujarnya. (Donne)

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL